Lompat ke isi utama

Berita

Hadiri FGD Penataan Dapil, Ketua Bawaslu Gunung Mas Tekankan Tujuh Prinsip Utama dan aspek komprehensif

Hadiri FGD Penataan Dapil, Ketua Bawaslu Gunung Mas Tekankan Tujuh Prinsip Utama dan aspek komprehensif

Bawaslu Kabupaten Gunung Mas mengawal simulasi penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD guna memastikan opsi yang paling ideal, berkeadilan, dan berintegritas di Kabupaten Gunung Mas.

KUALA KURUN — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunung Mas, Yepta H. Jinal, menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Simulasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas tersebut berlangsung di Aula KPU Kabupaten Gunung Mas, Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun, pada Rabu (18/11/2026).

Forum strategis yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, Elfrinst G. Tumon, bersama jajaran Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, instansi pemerintah daerah terkait, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta seluruh pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Gunung Mas.

Dalam sesi diskusi, Yepta H. Jinal menyampaikan pandangan serta masukan konstruktif dari perspektif lembaga pengawas pemilu. Ia menegaskan bahwa fokus utama pengawasan dan catatan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas berkaitan erat dengan pemenuhan mutlak tujuh prinsip penataan dapil sesuai regulasi, yakni:

1. Kesetaraan nilai suara;

2. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;

3. Proporsionalitas;

4. Integralitas wilayah;

5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;

6. Kohesivitas; dan

7. Kesinambungan.

Lebih jauh, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas menekankan bahwa kajian penataan dapil maupun potensi perubahannya tidak boleh hanya diukur secara matematis berdasarkan keterpenuhan prinsip semata, melainkan harus memperhitungkan dampak komprehensif di lapangan.

"Penataan dapil dan potensi perubahan dapil tidak hanya dinilai berdasarkan keterpenuhan prinsip, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang timbul dari sisi sosial, politik, teknis, dan sosiologis, serta tentu tidak lepas dari pedoman asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu," ujar Yepta H. Jinal.

Menurutnya, FGD yang menindaklanjuti arahan KPU RI tersebut merupakan wadah krusial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Dari ruang dialog ini, diharapkan lahir rumusan opsi penataan dapil yang paling ideal dan berkeadilan bagi semua pihak, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan bagi KPU RI dalam menetapkan keputusan final.

"Langkah ini sangat penting untuk memastikan proses penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas ke depan berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpedoman teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Gunung Mas.

Penulis dan foto : Epra Sentosa dan Oktaveri 

Editor : Oktaveri